Hadir pada acara itu adalah direktur Selaparang TV, Lalu. Safarudin Aldi, Kepala seksi Kominfo Lotim, Saharudin, Sekcam Wanasaba, Puskesmas Suela, penggiat komunitas, aktivis sosial dan beberapa warga lainnya.
Direktur STV, Lalu. Saparudin Aldi atau akrab dipanggil Mamiq Apeng, pada sambutannya mengatakan, JW atau citizen journalism yang bernaung di bawah lembaga komunitas Speaker Kampung senantiasa menyampaikan informasi yang bermanfaat buat warga terutama warga masyarakat yang berada di pedesaan.
Pewarta warga lanjutnya, senantiasa menulis informasi yang erat kaitannya dengan hak dasar warga seperti hak kepemilikan administrasi kependudukan (adminduk) hak menerima pelayanan kesehatan yang baik dari Puskesmas, hak mengenyam pendidikan bagi anak keluarga miskin, bahkan hak kaum disabilitas tidak lepas dari sorotan media Speaker Kampuang.
Dibanding dengan media mainstream yang mengejar rating. Speaker Kampung (SK) pada prinsipnya menyuarakan apa yang menjadi hak warga akar rumput. Mereka (pewarta warga) menginginkan agar warganya jangan hanya dijadikan sebagai objek saja, tapi sebaliknya harus merubah status sebagai subjek.
"Kami akan terus berbagi informasi dengan Jurnalisme Warga Speaker Kampung menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan bermaksud menelanjangi pemerintah, tapi menghimpun informasi mengawal kebijakan pemerintah," katanya.
Tujuannya adalah agar pemerintah cepat merespon, mengeksekusi permasalahan yang terjadi di lapangan, agar terpenuhi rasa aman, sejahtera dalam kehidupan serta keadilan untuk seluruh rakyat Lombok Timur.
Masalah lainnya seperti pelayanan dasar dalam pembuatan adminduk juga menjadi perhatian pemerintah Kecamatan di Lombok Timur. Camat Suela, Sukarma, terus berupaya memperbaiki pelayanan dasar tersebut.
"Jikapun ditemukan ada calo yang bermain, itu diluar pengetahuan kami," terang Sukarma.
Sekcam Wanasaba, Pelita Yatna, yang juga hadir pada acara tersebut menegaskan bahwa dia terus berupaya memberantas permaianan kotor (pungli) seperti ini. Di kantornya katanya, kesempatan calo bermain dalam pengurusan adminduk ini sangat diantisipasi. Prinsip ketegasan serta kejujuran selalu dibudayakan dalam bekerja, dia bahkan terang-terangan berani mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Sistem digital dalam proses pembuatan adminduk yang sekarang lebih buruk dari pada manual, cenderung regulasi sekarang membuka kesempatan calo untuk bermain," paparnya.
Kepala seksi Kominfo Lombok Timur, Saparudin pada kesempatan yang sama juga menyoroti kendala yang dialami Kompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di desa. Pemerintah menurutnya belum mampu menyiapkan peralatan khusus untuk menangkal berita hoax.
Keberadaan pewarta warga atau jurnalis Speaker Kampung sudah mampu menjadi media penyeimbang dalam menangkal fortal berita hoax. Begitu pula KIM di setiap desa menurutnya seakan tidak bisa mengambil peran untuk turut berkontribusi menyampaikan informasi yang benar agar masyarakat tidak menyantap mentah-mentah berita yang tidak jelas sumbernya. (Ggar)
0 Komentar